Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di rangka meningkatkan mutu serta keamanan pangan pada kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, tentunya skema sertifikasi ini diwujudkan untuk mencapai target ‘zero accident’ ke inisiatif MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan serangkaian penyusunan skema sertifikasi SPPG dijalankan Bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN). Adapun sertifikasi ini diantaranya Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) kemudian Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
“Kami sedang Menyusun skema sertifikasi untuk SPPG serta bekerja mirip dengan KAN, salah satunya sertifikasi SLHS juga HACCP,” kata Dadan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).
Secara lebih besar rinci, sertifikasi ini dibuat untuk menjamin setiap SPPG dapat memenuhi standar kelayakan pengolahan makanan yang dimaksud higienis juga aman juga tentunya dapat menurunkan prospek kejadian tak terduga seperti persoalan hukum keracunan masal yang tersebut sempat berjalan beberapa Waktu setelah itu pada beberapa wilayah.
Adapun, implementasi awal dari sertifikasi ini akan dimulai pada Juni atau Juli 2025.
“Kami sedang merancang sertifikasi yang disebutkan kemudian mudah-mudahan dapat diimplementasikan Juni atau Juli tahunn ini,” ungkap Dadan.
Dengan adanya sertifikasi ini, setiap SPPG nantinya akan dinilai serta hasil penilaian yang dimaksud dapat ditemukan apakah SPPG yang disebutkan layak atau tak untuk menjalankan kegiatan MBG.
“Sehingga nanti setiap SPPG akan tersertifikasi apakah layak atau tidak, bahkan mungkin saja mengundurkan diri dari akreditasinya apakah unggul, baik sekali, atau baik,” ujarnya.
Perlu Sinergi Lintas Lembaga
Tak semata-mata memproduksi sertifikasi, Dadan berharap kolaborasi lintas Lembaga pada menjaga kualitas kemudian gizi menu demi mensukseskan kegiatan MBG.
“Mengingat target penambahan SPPG mencapai 30.000 unit pada akhir tahun ini, kami piker pengawasan diperlukan didukung anggaran yang tersebut memadai serta juga adanya kolaborasi antar lembaga agar inisiatif ini dapat berjalan dengan baik,” lanjut Dadan.
“Oleh lantaran itu, saya merekomendasikan agar anggaran BPOM bisa jadi ditingkatkan lagi agar mereka itu dapat menginspeksi lebih lanjut berbagai SPPG atau berkolaborasi dengan kami,” tambah Dadan.
Pakai Bahan Baku Lokal
Tak hanya sekali itu, Dadan berharap semua menu MBG merupakan produk-produk lokal. Dengan begitu, dampak dari kegiatan ini tidaklah belaka untuk meningkatkan gizi penduduk khususnya anak sekolah, tetapi juga dapat menumbuhkan sektor di negeri.
“Kita ingin agar produk-produk lokal meningkat sebab kegiatan MBG memang sebenarnya sudah ada didesain untuk menciptakan peluang sumber daya lokal serta kearifan lokal, termasuk juga kesukaan masyarakat lokal, diantaranya pada pada produksi seluruh barang yang tersebut akan memperkuat inisiatif MBG,” kata Dadan.
“Kami sebenarnya sudah ada diminta oleh lewat Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) untuk mengkaji berapa keinginan barang-barang yang tersebut ada, berapa kemungkinan lokal yang digunakan bisa saja memasok sehingga kita sanggup mengutamakan produk-produk lokal tersebut,” ungkap Dadan.
Dadan menambahkan apabila hal yang disebutkan berhasil dilakukan, maka keuntungan kegiatan ini tiada hanya saja berdampak positif terhadap gizi anak-anak kemudian para petani, tetapi juga pemain lokal khususnya pelaku sektor lokal.
“Insyaallah ini akan berubah menjadi catatan kami tersendiri sehingga bukan belaka anak-anak terpenuhi gizinya, tiada semata-mata penduduk pertanian diuntungkan, tapi sektor pun diuntungkan pada di memasok seluruh barang untuk acara MBG,” pungkasnya.
Next Article Makan Bergizi Gratis Jalan 6 Januari 2025, 937 Dapur Siap Ngebul!
Artikel ini disadur dari Demi Zero Accident MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Siapkan Ini
