JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, kemudian mempercepat pembangunan ekonomi pada sektor tekstil, barang tekstil, sepatu, dan juga sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya pada waktu menjadi pemimpin rapat dengan jajaran Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) di dalam Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor bidang padat karya.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil lalu hasil tekstil yang digunakan pada waktu ini menerima hampir 4 jt tenaga kerja serta mencatatkan ekspor lebih besar dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengamati dari keseluruhan supply chain serta juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang dimaksud sudah ada dilakukan,” kata Airlangga untuk awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang di-dumping melalui tindakan anti-dumping. eksekutif tentu akan membentuk semacam satgas, pada mana ini akan diadakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga menggerakkan agar sektor padat karya masuk pada Proyek Vital Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan kemudian sarana insentif bisa saja segera diberikan. eksekutif turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi di rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit penanaman modal dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa jadi ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja bisa saja tercipta dan juga kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan bidang ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas di waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini regu dari Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian kemudian DEN telah terjadi bekerja sebanding untuk mempersiapkan kesulitan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang tersebut jelas serta akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian mampu segera diberitahukan langkah-langkah. Artinya tiada akan menurunkan rekomendasi-rekomendasi yang dimaksud itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang tersebut mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang digunakan sangat jelas juga sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan menghurangi korupsi, akan menghasilkan lebih banyak efisien, lalu akan memulai pembangunan sistem ekologi perekonomian kita lebih lanjut bagus,” tutur Luhut.
