JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tersebut menghapus kuota impor untuk sebagian komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi sektor ekonomi yang tersebut progresif serta berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang tersebut selama ini dikuasai kelompok rente lalu praktik tidak ada sehat.
“Presiden mengambil langkah yang digunakan tepat lalu berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang dimaksud lebih banyak efisien lalu transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidak ada boleh dilepaskan begitu cuma tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara tetap saja memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa produsen pada negeri bukan tergilas pada kompetisi pangsa bebas yang dimaksud belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku perniagaan nasional, khususnya yang dimaksud selama ini menopang keinginan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup oleh sebab itu banjir hasil impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara mengenai membuka pintu, tapi juga masalah menyiapkan dapur sendiri. Menguatkan bidang substitusi impor adalah kunci kemandirian dunia usaha jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar membantu ketahanan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif lalu bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang mana dapat diproduksi di area di negeri. Kita dapat memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada bidang kemudian petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang digunakan adil kemudian timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi hasil negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi lingkungan ekonomi serta keberpihakan terhadap pembangunan bidang nasional,” tandasnya.
