JAKARTA – Kamar Dagang dan juga Industri ( Kadin ) Indonesia akan merancang sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI dalam setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan juga monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui hambatan aktual lalu memberikan pengamanan optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, dikutipkan Hari Minggu (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pemeliharaan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang mana disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, khususnya di area Arab Saudi lalu Malaysia, Kadin Indonesia membantu rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi serta melakukan pemutihan. Dalam penyelenggaraan proteksi PMI, Kadin Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, dan juga Perwakilan RI memonitor status serta keberadaan PMI di area negara penempatan. Upaya ini dilaksanakan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, juga komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun kegiatan pemberdayaan kemudian kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI bisa jadi kembali bekerja di area negara lain dengan pendapatan lebih lanjut tinggi. Proyek ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, dan juga pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin miliki roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai bidang ekspor jasa. Hal ini mengupayakan target pertumbuhan dunia usaha nasional 8 persen.
