Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara perihal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang digunakan sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR juga pemerintah mengeksplorasi sama-sama RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dilakukan dijelaskan oleh Panja juga pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers telah disebarkan hasil dari panja yang dimaksud akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Hari Senin (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia cuma mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang mana dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan apabila kemudian ada hal-hal yang dimaksud kemudian tiada sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak ada sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI serta Polri dikarenakan dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI kemudian Polri.

Hal itu disampaikan Megawati di pidato kebangsaan di area Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di area Ibukota Indonesia Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Ibukota Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang tersebut RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang mana memisahkan, Presiden loh bukanlah Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang tersebut diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang dimaksud ingin menyetarakan TNI juga Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.