JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya setelahnya tidak ada lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang digunakan masuk akal adalah bergabung dengan partai urusan politik (parpol) yang dimaksud selama ini punya peran pada dinamika kebijakan pemerintah nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk mampu mempertahankan eksistensinya di urusan politik Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai urusan politik yang mana selama ini terus-menerus memberikan warna pada urusan politik Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang mana miliki kursi pada DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tetap saja mampu bersaing di mewarnai kebijakan pemerintah nasional. Dengan demikian, kata dia, prospek Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat mungkin saja Joko Widodo bergabung dengan partai yang dimaksud pada waktu ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di dalam PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, apabila Jokowi mengambil peran strategis dalam PSI, baik sebagai pembina atau di jabatan lainnya, hal ini akan datang memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI juga Jokowi pada sikap strategis akan meningkatkan daya saing juga elektabilitas PSI pada menghadapi Pemilihan Umum 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum dan juga Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan ucapan PSI 2029 yang akan datang,” ucapnya.
Meski hingga sekarang ini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya setelahnya 2024, prakiraan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang disebutkan diyakini akan menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang mana menarik untuk disimak di perjalanan kebijakan pemerintah Indonesia ke depan.
