Jakarta – Dalam rangka meningkatkan produksi garam nasional menuju swasembada dalam tahun 2027, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP) memetakan Wilayah Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berubah jadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional.
“Saat ini lebih tinggi dari separuh keinginan garam untuk sektor aneka pangan juga farmasi masih harus dipenuhi dari impor. Hal ini berlangsung dikarenakan kualitas garam produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi standar sektor yang ketat,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di pernyataan tertulisnya, dikutipkan Selasa (20/5/2025).
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP belum lama ini telah memetakan lahan potensial ke Kecamatan Rote Timur serta Kecamatan Pantai Timur dengan estimasi total lahan tambahan dari 1.000 hektare. Pembangunan sentra garam di Rote Ndao direncanakan untuk menopang keperluan industri. Rote Ndao dipilih akibat memiliki prospek besar dengan curah hujan rendah serta tingkat salinitas tinggi.
Adapun identifikasi yang disebutkan merupakan tahap awal untuk meyakinkan kelayakan teknis dan juga ekologis seperti sumber air juga aspek sosial pada pengembangan lahan garam berkelanjutan.
 Foto: Kementerian Kelautan juga Perikanan (KKP) memetakan Kota Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berubah jadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional. (Dok. Humas Ditjen Pengelolaan Kelautan)Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP) memetakan Wilayah Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berubah jadi salah satu wilayah potensial sebagai sentra garam nasional. (Dok. Humas Ditjen Pengelolaan Kelautan) |
“Kita juga mendapat dukungan dari otoritas Daerah, Pak Kepala Daerah sudah ada menyampaikan komitmennya, mudah-mudahan ini mampu dilaksanakan ke 2025,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Kabupaten Rote Ndao, Paulus Henuk optimis dengan adanya konstruksi sentra garam bidang yang mana digagas KKP ke Rote Ndao, akan tercipta lapangan kerja baru juga meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya mewakili penduduk Rote Ndao, berterima kasih melawan peluncuran pemerintah pusat melalui KKP. Hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat,” ucap Paulus.
Sebagai informasi, pemerintah telah dilakukan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 untuk mengupayakan percepatan acara pengerjaan pergaraman nasional serta mencapai swasembada garam pada tahun 2027. Salah satu langkah percepatan adalah dengan menetapkan larangan impor garam secara bertahap untuk beberapa sektor industri.
Sebelumnya, Menteri Kelautan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerangkan strategi yang dimaksud dipakai untuk meningkatkan besar kemudian kualitas komoditas garam lokal. KKP akan menjalankan inisiatif intensifikasi dan juga ekstensifikasi pergaraman ke beberapa wilayah di Indonesia, dan juga bersinergi dengan perusahaan pergaraman, dan juga pemerintah daerah.
Next Article RI Mau Tutup Keran Impor Garam, KKP Godok Regulasi Baru
Artikel ini disadur dari Menteri Trenggono Temukan Ladang Garam Baru, Lokasinya di Sini
