DKI Jakarta – Perum Perumnas menyampaikan pengembangan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) pada perkotaan memerlukan penanganan yang terintegrasi juga kolaborasi erat antar stakeholder, mengingat implementasinya berkaitan dengan perkembangan ke lahan strategis serta infrastruktur yang digunakan terintegrasi.
Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengemukakan bahwa dukungan dari pemerintah untuk mengupayakan proyek-proyek TOD seperti ini sangat dibutuhkan guna berkelanjutan ke depannya.
"Pemerintah harus turun tangan. Mereka yang mana punya kewenangan lalu kapasitas untuk menghubungkan kawasan TOD dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini mampu dilakukan, maka TOD bisa jadi menjadi pengungkit perkembangan kota yang dimaksud manusiawi, terjangkau, lalu berkelanjutan," kata Tambak pada informasi di Jakarta, Selasa.
Dia menekankan bahwa Perumnas terus memacu model kemitraan yang tersebut adaptif, agar TOD bukan belaka menjadi proyek hunian, tetapi juga berubah menjadi pusat aktivitas komunitas yang mana berdaya saing serta inklusif.
Perumnas sendiri merupakan pelopor pada konsep hunian berbasis TOD, di dalam mana terintegrasi dengan segera dalam titik 0 km dengan simpul transportasi seperti stasiun KRL Jabodetabek.
Oleh lantaran itu, ia mengupayakan agar pemerintah area turut bergerak berkolaborasi dengan pemilik-pemilik lahan dalam sekitar kawasan TOD untuk menciptakan integrasi yang mana menyeluruh.
"Konsep inilah yang dimaksud kami wujudkan pada konstruksi proyek-proyek TOD Perumnas, menciptakan efisiensi mobilitas, mengempiskan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menyokong multiplier effect bagi lingkungan sekitar," ujarnya.
Dia juga menyimpulkan TOD dapat berubah jadi solusi konkret pada membantu kegiatan tiga jt rumah yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, dengan peningkatan intensitas kawasan sekitar transportasi publik, pemerintah bisa jadi mengarahkan pengerjaan hunian terjangkau bagi rakyat kelas menengah.
Sementara itu, praktisi tata kota sekaligus pendiri Urban+ Sibarani Sofian mengatakan, penerapan konsep TOD dalam Indonesi masih menghadapi beragam tantangan, salah satunya adalah kesiapan infrastruktur pendukung yang dimaksud masih minim juga pola perencanaan kota yang digunakan belum berpijak pada prinsip TOD sejak awal.
Di sisi lain, Sibarani mengatakan bahwa masih sejumlah pemodal yang digunakan belum meninjau kemungkinan sektor ekonomi dari kawasan TOD. Menurutnya, dengan dukungan yang dimaksud tepat dari pemerintah, kawasan ini bisa jadi berubah jadi pusat perhatian baru untuk peningkatan kegiatan ekonomi lokal.
"Investor belum sejumlah yang dimaksud meninjau prospek TOD. eksekutif harus mendorong, salah satunya dengan memberikan insentif, entah itu pada bentuk pajak, subsidi, atau penyediaan lahan," imbuhnya.
Ia juga merekomendasikan agar pemerintah menata prasarana pendukung seperti akses jalan, jembatan, lalu menjamin kebersihan kawasan. Menurutnya, TOD tidak hanya sekali perihal pembangunan fisik hunian juga transportasi, tetapi mencakup pula pengembangan kawasan sekitarnya.
Artikel ini disadur dari Pengembangan TOD perlu kolaborasi pemerintah hingga swasta
