Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan preman meresahkan masyarakat. Kini, aksi premanisme tak cuma terbukti mengganggu keamanan, tetapi juga perekonomian. Banyak pelaku usaha cemas untuk berbisnis akibat was-was dipalak oleh tindakan premanisme ormas.
Di Indonesia, aksi premanisme bukanlah hal baru. Fenomena ini telah dilakukan berlangsung sejak lama. Bahkan, pernah terjadi insiden pada waktu suatu wilayah diacak-acak oleh kelompok preman hingga rumah-rumah milik pemukim kaya dirampok. Salah satu perkembangan semacam ini berjalan pada 1901 di Karesidenan Madiun yang meliputi Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan lalu Ponorogo.
Rumah Dijarah, Stasiun Dikuasai
Pada pertengahan 1901, para jagoan dari bervariasi penjuru Madiun turun ke jalan. Mereka melancarkan aksi-aksi, yang dimaksud pada konteks kekinian, dikenal sebagai premanisme. Perampokan, pembegalan, pemalakan, penjarahan hingga kekerasan terhadap warga sipil mewarnai hari-hari pada tahun itu. Rumah-rumah pendatang kaya pun berubah jadi sasaran utama.
Surat Kabar het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie (14 Oktober 1901) melaporkan, ada puluhan persoalan hukum berlangsung beberapa bulan terakhir. Semuanya merupakan tindakan brutal perampokan juga penjarahan. Salah satu terbesar berjalan ke Purwodadi.
Di sana, sekelompok preman berhasil menyusup ke kediaman pemilik pabrik gula. Mereka menggasak harta benda di di rumah. Para penghuni tidaklah diberi kesempatan untuk melawan. Mata merekan ditutup, mulut disumpal, tubuh diikat erat. Setelah itu, mereka digiring ke sedang sawah agar aksi berlangsung lancar lalu tanpa saksi.
“Dalam kelompok berjumlah 20 warga atau lebih, perampok menyerbu, bukan hanya saja menjarah sepuasnya tetapi juga melakukan penyiksaan, misalnya dengan membungkus orang yang terluka pada tikar, mengikat merek agar tiada bisa jadi mengamati atau berbicara,” tulis koran het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie.
Tak berhenti pada situ, para preman juga mengincar titik-titik vital. Stasiun Paron pada Ngawi, misalnya, dikabarkan dikuasai mereka. Tujuan merekan jelas, yakni menggasak kas negara yang mana tersimpan pada sana.
Semua tindakan premanisme lantas menciptakan warga dicekam kepanikan. Polisi tak sanggup berbuat banyak. Koran de Locomotief (5 Oktober 1901) menyebut, ketidakmampuan polisi menenangkan situasi menghasilkan pemerintah wilayah mempertimbangkan langkah yang mana tak biasa, yakni meminjamkan senjata untuk warga sipil, teristimewa warga Eropa, demi mempertahankan diri dari amukan para preman.
Preman Peliharaan Bupati
Aksi preman mengobrak-abrik Madiun selama beberapa bulan ternyata terkait dengan konflik urusan politik antara Residen J.J Donner dengan bawahannya Pimpinan Daerah Madiun, yakni Brotodiningrat. Cerita bermula pada Oktober 1899 pada waktu rumah Donner disantroni maling yang mencuri tirai ke ruangan tempat istirahat sang residen.
Meski hanya sekali tirai, Donner menduga kejadian yang dimaksud sarat nuansa urusan politik yang tersebut didalangi oleh Brotodiningrat. Bagi Donner, Kepala Daerah Madiun itu ingin mengganggu kedudukannya. Apalagi pada bulan yang sama, sejumlah tindakan hukum pencurian menyasar rumah warga Eropa. Donner lantas memerintahkan Brotodiningrat melakukan investigasi.
Singkat cerita, hasil investigasi mengungkap pelaku adalah Soeradi. Dia merupakan residivis persoalan hukum perampokan. Akan tetapi, Donner tak puas lalu kekal menuduh Brotodiningrat sebagai dalang. Dia pun melakukan investigasi mandiri kemudian mengungkap fakta mencengangkan.
Ternyata bupati itu mengepalai kelompok kraman alias bumi hitam yang mana terdiri dari bandit lalu jago, yang dimaksud di kekinian disebut preman. Donner mengatakan kelompok ini akan segera menciptakan pemberontakan besar seperti Perang Diponegoro (1825).
“(Bagi Donner), Brotodiningrat adalah pimpinan tiada resmi dari jaringan polisi lalu mata-mata, yang dimaksud lebih lanjut berkuasa daripada polisi manapun, yang dimaksud terdiri menghadapi mantan narapidana kemudian penjahat lain,” ungkap Sejarawan Ong Hok Ham pada Madiun dalam Kemelut Sejarah (2018).
Menurut Ong Hok Ham, orang-orang bumi hitam sebenarnya dimanfaatkan Brotodiningrat bukan untuk mengadakan pemberontakan, tetapi mengamankan wilayah. Sebab, kepolisian dinilai belum efektif mengurus situasi, sehingga bupati dinilai diperlukan ‘memelihara’ preman demi menyimpan keamanan wilayah.
Brotodiningrat jelas menolak tuduhan dan juga menyebutnya sebagai fitnah. Namun, investigasi Donner ternyata sangat ampuh dan juga tambahan didengar. Ini adalah sanggup berlangsung lantaran beliau pemukim Eropa serta juga tindakan memelihara pendatang dari planet hitam sangat dilarang, meskipun tujuan pemeliharaannya tidak untuk pemberontakan.
Akhirnya, kekuasaan Brotodiningrat sebagai Kepala Kabupaten Madiun berakhir lebih lanjut cepat.
Pada titik inilah, para anggota kelompok pada bumi hitam bak kehilangan ‘induk’. Mereka tak ada yang mana mengontrol, sehingga dengan cepat muncul ke permukaan lalu berbuat onar. Kelak, sejarah mencatatkan kekacauan ini sebagai Peristiwa Brotodiningrat yang berlangsung selama berbulan-bulan di dalam Madiun.
Situasi baru sanggup kembali normal usai sang residen J.J Donner, turut dipensiunkan.
Artikel ini disadur dari Preman Peliharaan Bupati Bikin Onar, Wilayah RI Ini Habis Diacak-acak
