Ibukota Indonesia – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang dimaksud dijalankan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih tinggi fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan situasi ke lapangan agar tiada menghambat daya saing bidang nasional pada berada dalam persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah bisa jadi kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku perniagaan dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat peningkatan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, juga tahapan produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang digunakan terlibat pada pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha di negeri agar lebih tinggi kuat lalu kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman kemudian hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih besar sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemanfaatan barang pada negeri bukanlah semata-mata masalah kepentingan ekonomi, tapi juga perihal mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang dimaksud disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata masalah bilangan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidaklah belaka menggalakkan bidang untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi lapangan usaha lokal agar berkembang serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
