Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menyampaikan kerangka kebijakan sektor ekonomi makro juga pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2026 untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Selasa (20/5/2025).
Dokumen ini nantinya akan berubah menjadi komponen pembahasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menurut Sri Mulyani, KEM PPKF dinilai sudah pernah disusun dengan mempertimbangkan bervariasi dinamika global ketika ini. Dia pun menuturkan pihaknya akan memonitor bermacam langkah-langkah efisiensi di penyusunan RAPBN 2026, dengan mengevaluasi realisasi tahun ini.
“Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya, jadi kinerja dari Kementerian/Lembaga serta langkah-langkah efisiensi merek tentu akan masuk ke pada pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” kata Sri Mulyani dalam DPR setelahnya Rapat Paripurna ke-18, Selasa (20/5/2025).
Dia pun meyakinkan pemerintah akan tetap selektif pada APBN 2026. Hal ini dilaksanakan sebab APBN akan diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang digunakan penting mendapatkan afirmasi.
“Makanya desainnya nanti akan permanen dilihat dari sisi kinerja dunia usaha makronya,” kata Sri Mulyani.
Strategi ini, lanjutnya, mengacu pada Asta Cita 8 dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto. “Kita optimalkan program-program yang dimaksud didevelop oleh Kementerian lalu Lembaga. Tentu cuma dengan arahan juga guidance dari Bapak Presiden.”
Next Article Tok! Sri Mulyani & DPR Sepakat Belanja Kemenkeu Dipangkas Simbol Rupiah 9 Triliun
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Tetap Lanjut di APBN 2026
